PANGKALPINANG LBC – Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan, terkejut dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa prevalensi stunting di Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan signifikan. Dalam rapat internal TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) yang diadakan di Smart Room Center Kantor Wali Kota pada Senin (13/5/2024), Lusje menyampaikan keprihatinannya atas hasil survei tersebut. Rabu (15/5/2024)
Menurut hasil SKI, prevalensi stunting di Pangkalpinang meningkat dari 12,9 persen menjadi 20,7 persen, mengalami kenaikan sebesar 7,8 persen. Hal ini sangat berlawanan dengan ekspektasi pemerintah kota yang optimis prevalensi stunting akan turun menjadi 11 persen dari jumlah populasi balita.
Lusje menyoroti masalah utama pada sampel yang digunakan dalam survei tersebut. Dari total populasi balita sekitar 20 ribu anak di Pangkalpinang, survei SKI hanya mengambil sampel sebanyak 200 balita. Lusje menilai jumlah sampel yang sangat kecil ini tentu berpengaruh terhadap akurasi hasil survei.
“Itu yang diambil cuma 10 persen nya. Itu kenaikan yang cukup signifikan karena ukurannya itu kecil sekali. Sementara kita Kota Pangkalpinang mengukur kenapa kita dapat 12 persen itu kita ukur dari 15 ribu targetnya dari total populasinya ada 20 ribuan. 80 persen kita ukur sehingga kemarin hitungan kita akan turun dari 12 persen jadi 11 persen,” jelas Lusje.
Ia juga merasa bingung karena berbagai upaya penurunan stunting telah dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk pemberian susu, telur, dan makanan siap saji kepada anak-anak.
“Tapi kalau dengan data yang dirilis baru dia naik, terus yang kita treatment gimana. Itu yang jadi bingung saya dengan data itu karena ternyata saat rapat tadi sampelnya mereka ngambil cuma 200 anak,” tambahnya.
Menanggapi hasil survei tersebut, Lusje menegaskan bahwa pemerintah kota akan melakukan cek ulang terhadap data yang dirilis. Jika ditemukan perbedaan hasil, pemerintah kota akan segera menginformasikan hal tersebut kepada lembaga yang merilis data.
“Kita akan coba cek lagi dan kita akan informasikan itu kepada yang memberi data yang merilis data. Nanti kita akan sajikan data,” tegasnya.
Lusje juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota saat ini memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan stunting. Anggaran ini dialokasikan baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) maupun di Dinas Kesehatan. Dengan anggaran yang mencukupi, diharapkan angka stunting di Pangkalpinang akan menurun secara signifikan.
“Kita sudah hitung bahwa angka stunting seharusnya turun, tetapi kita akan lihat kembali hasil survei dari luar,” tutupnya.
Upaya penurunan stunting di Pangkalpinang menjadi prioritas pemerintah kota, mengingat dampak stunting yang sangat besar terhadap perkembangan anak-anak di masa depan.
Lusje berharap dengan evaluasi ulang dan data yang lebih akurat, langkah-langkah yang diambil akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi angka stunting di Pangkalpinang.
Rapat internal TPPS yang diadakan ini menjadi langkah awal bagi pemerintah kota untuk menindaklanjuti hasil survei dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pemerintah kota berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Pangkalpinang melalui berbagai program penanganan stunting yang lebih terarah dan terukur.
