PANGKALPINANG LBC – Keinginan masyarakat Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), untuk dapat melihat luasnya hamparan sawah demi untuk dapat menompang kehidupan bagi anak hingga cucu, sedikit demi sedikit mulai buyar.
Pasalnya, hulu kawasan hutan konservasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bikang yang merupakan sumber resapan dan cadangan air baku untuk mengairi Bendungan Mentukul, Embung Pumpung, dan Embung Yamin di Desa Rias, Kecamatan Toboali kini sebagian besar telah rata dihajar pembukaan lahan Kelapa Sawit.
Hal itu pula yang membawa Aliansi Masyarakat dan Pertanian Menggugat Kabupaten Bangka Selatan menyambangi DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rabu (11/06/2025), guna menyampaikan penolakan atas perambahan DAS yang kemungkinan besar akan berdampak terhadap pengairan sawah masyarakat.
”2-3 tahun mendatang mungkin kita hanya bisa mendengar (Desa-red) Rias ini pernah menjadi kawasan tanaman pangan, sentra pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan rusaknya bagian hulu bendungan mentukul ini akan merusak supply air dari bendungan mentukul, yang pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh para petani, rusaknya kawasan hulu lantaran menjadi perkebunan sawit,” terang Ketua Aliansi Hidayat Tukijan, ketika diwawancarai awak media.
Berdasarkan pernyataan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), kata Tukijan, bahwa perusahaan yang menggarap pembukaan lahan perkebunan sawit di kawasan tersebut tidaklah memiliki HGU (Hak Guna Usaha).
Atas dasar itu pula, lanjut Tukijan, pemerintah daerah sudah sepatutnya mengambil tindakan hukum atas perbuatan pembukaan lahan tersebut, bukan malah terkesan seperti melakukan pembiaran.
”Dari pernyataan dari pihak BPN mereka tidak izin, tidak memiliki HGU, sementara HGU merupakan dasar perusahaan untuk melakukan aktivitas, ketika mereka tidak punya HGU otomatis mereka ilegal kan? seharusnya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah hukum, mereka menyetop kegiatan sehingga tidak merusak lebih parah kawasan resapan di Bendungan Mentukul,” tegasnya.
Tukijan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal hal ini, dan saling bergandengan tangan untuk dapat menjaga kawasan sentra pangan Bangka Belitung, sehingga ‘Negeri Serumpun Sebalai’ mampu menjadi daerah yang memiliki ketahanan pangan yang baik.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Babel, Dody Kusdian menerangkan, bahwa telah didapati beberapa kesimpulan dari hasil audiensi dengan Aliansi Masyarakat dan Pertanian Menggugat Kabupaten Bangka Selatan.
”Yang pertama kami di Komisi II meminta pihak-pihak terkait itu menindaklanjuti, misalnya terkait kewenangan DAS bagaimana menganalisa ini. Jangan sampai
ada pembiaran, membiarkan itu dirusak, bagaimana pun ini sudah ditetapkan oleh Menteri/Presiden bahwa ini areal pertanian jangan sampai jadi areal perkebunan, nanti sawah jadi sawit gitu,” ungkap Dody.
”Hal seperti itu tidak kita inginkan, karna ini salah satu lumbung pangan Bangka Belitung,” tambah Politisi Partai PKS ini.
Selain itu, Dody menjelaskan, bahwa ketersediaan pangan di Bangka Belitung saat ini baru mencapai 30 persen, dimana salah satu penyumbang terbesar berasal dari Desa Rias.
Oleh karna itu pula, lanjut dia, jika pembukaan lahan sawit di DAS dan sumber pengairan utama bagi petani terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak besar terhadap ketahanan pangan di Bangka Belitung.
”Kalo ini kemudian rusak bagaimana ketahanan pangan di Babel kedepan? ini akan jadi problem yang besar,” sesal Dody.
Lebih lanjut, Dody menegaskan, komisi II DPRD Babel juga akan segera bersurat ke Gubernur, agar dapat turut mengintervensi dan persoalan yang menjadi kekhawatiran para petani di Desa Rias dapat terselesaikan.
”Kedua, kami juga berharap nanti lewat Pak Gubernur kemudian harus intervensi, masuk untuk memerintahkan kepada Bupati dan pemerintah terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalo itu masuk ke ranah hukum serahkan kepada APH untuk menindaklanjuti supaya mereka bisa menyelesaikan problem-problem itu,” imbuhnya.
