PANGKALPINANG LBC – Banyak nya keluhan dan kejadian di Rumah sakit yang merugikan pasien akibat kelalaian, Menyikapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama para direktur rumah sakit se-Babel, Senin (15/9).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Babel itu dipenuhi dengan wajah-wajah serius para wakil rakyat dan jajaran direktur rumah sakit.
Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, membuka forum dengan nada prihatin.
Ia mengungkapkan bahwa RDP ini adalah respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit yang selama ini terabaikan.
“Kemarin ada kasus pasien yang dirujuk dari Belitung ke Pangkalpinang, tetapi setibanya di sini tidak ada kamar kosong. Akhirnya keluarga pasien harus menunggu berbulan-bulan,” ungkap Beliadi dengan nada geram.
“Karena itu, hari ini kami kumpulkan seluruh rumah sakit untuk meminta mereka menyerahkan SOP-nya masing-masing,” tambahnya.
Beliadi menegaskan, dengan adanya SOP yang jelas, DPRD dapat mengevaluasi apakah pelayanan yang diberikan telah berpihak pada masyarakat dan adil bagi rumah sakit.
Selain SOP, peran BPJS Kesehatan juga menjadi sorotan tajam. DPRD meminta BPJS menjelaskan mekanisme pelayanan bagi pasien dengan status kepesertaan yang berbeda.
“BPJS menjelaskan kalau kepesertaan lunas, pelayanan berjalan normal. Tapi kami juga mempertanyakan bagaimana pelayanan bagi pasien yang belum melunasi iuran. Ini perlu ada kejelasan agar tidak terjadi diskriminasi,” tegas Beliadi.
Kekurangan dokter spesialis di beberapa rumah sakit daerah juga menjadi perhatian serius. Beliadi menyayangkan alasan klasik yang sering dilontarkan pihak rumah sakit, yaitu karena Babel merupakan daerah terpencil sehingga dokter spesialis enggan ditempatkan di sana.
“Alasan yang disampaikan tadi karena kita daerah terpencil sehingga dokter spesialis enggan ditempatkan di sini. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada solusi konkret agar kekurangan tenaga medis bisa diatasi,” ujarnya dengan nada meninggi.
Lebih lanjut, Beliadi mencontohkan kasus tragis seorang pasien yang dikirim pulang meski dalam kondisi sakit parah dan akhirnya meninggal dunia.
Kejadian ini memicu kemarahan keluarga pasien dan menjadi tamparan keras bagi dunia kesehatan di Babel.
“Kita tidak mau kejadian seperti itu terulang. Harus ada petugas humas rumah sakit yang menjelaskan secara terbuka kepada keluarga pasien mengenai kondisi kesehatan dan penanganannya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tegasnya.
DPRD Babel berharap, melalui RDP ini, dapat dirumuskan formulasi pelayanan kesehatan dan SOP rumah sakit yang transparan, adil, dan mampu mencegah terulangnya persoalan pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Jeritan pasien di balik pintu rumah sakit harus segera diakhiri, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas harus menjadi hak bagi seluruh masyarakat Babel
