PANGKALPINANG LBC – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasinya kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi dengan angka terendah untuk pengendalian inflasi.
“Dari hasil data yang ada di Kemendagri, Badan Pusat Statistik, angka terendah untuk pengendalian inflasi provinsi, itu adalah Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih banyak untuk Pak Ridwan Djamaluddin, hormat saya pak, Babel telah berapa kali bisa mempertahankan dengan baik angka 4,94%,” ungkap Mendagri.
“Pak Ridwan konsisten terjaga di bawah 5%, Kota Pangkalpinang juga baik 4,68%. Sebetulnya kita ingin tahu resepnya, bagaimana Bangka Belitung bisa mengendalikannya,” tambahnya lagi.
Hal tersebut diungkapkan Mendagri Tito Karnavian pada rapat mingguan Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023 secara Virtual melalui Aplikasi Zoom, di Ruang Vidcon Gubernur Babel, Senin (27/2/23).
Dirinya juga mengungkapkan Kabupaten Merauke sebagai Kabupaten dengan tingkat inflasi terendah di seluruh Indonesia, yakni 4,41%. Sementara provinsi dengan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional 5,28%, adalah provinsi Bengkulu 6% yang rangkingnya turun sama dengan minggu sebelumnya, sedangkan Kota yang tertinggi tingkat inflasinya adalah Kota Bukit Tinggi dengan 7,17%, dan Kabupaten tertinggi adalah Kabupaten Banyumas 6,16%.
Dalam rapat, Mendagri memaparkan arahan Presiden Jokowi sebagai hasil rapat pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Balikpapan 23 Februari 2023, yaitu pertama, peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat dengan memanfaatkan event-event seni dan olahraga, mempermudah perijinan dan promosi desa wisata. Kedua, hilirisasi produk. Ketiga, ketersediaan pangan dengan memastikan ketersediaan pangan di daerah, kontrol langsung dengan turun ke pasar. Keempat, belanja produk dalam negeri, kelima, peningkatan iklim investasi, keenam, penurunan stunting, dan ke tujuh, masa depan tenaga honor.
Penyebab menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menurutnya adalah, karena adanya suap pada perizinan ekspor impor, sistem politik yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, berbelit-belit dan suap di bidang perizinan berusaha.
Untuk itu, hal tersebut menjadi kerja sama dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, tidak bisa dikerjakan pusat sendiri, ataupun daerah sendiri.
Inflasi sendiri dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi antara lain, inflasi barang jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah _(administered prices),_ contoh tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, tarif transportasi. Inflasi barang jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak (volatile foods), contoh ayam ras, cabai rawit, beras.
Secara umum, yang perlu diwaspadai dan menjadi prioritas adalah masalah beras, cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng.
“Kita perlu pendataan kembali, tiap-tiap daerah harus _bottom up._ Beras, cabai merah, bawang merah, kira-kira targetnya sesuai gak. Ada juga beberapa daerah yang variatif mengalami kenaikan yaitu telur ayam ras, bawang putih, dan ikan kembung,” jelasnya.
Hal-hal tersebut perlu menjadi intervensi dari pemerintah pusat melalui, badan pangan, kementerian perdagangan, kementerian pertanian, dan semua stakeholder BUMN terkait.
“Kemudian tolong setiap daerah bisa mengidentifikasi permasalahan di daerahnya masing-masing, terutama yang _volatile foods_ atau barang-barang yang mudah berubah harganya karena mekanisme pasar,” pungkasnya.
Selain itu, dirinya mengimbau langkah-langkah gerakan tanam yang harus terus dilakukan. Kemudian distribusi minyak goreng, yang menjadi kunci adalah produksi dari pusat untuk meyakinkan produsen agar memproduksi sesuai dengan DMO, distribusi tepat sasaran dengan bekerjasama dengan daerah kepala dinas perdagangan, inspektorat, dan para penegak hukum.
