PANGKALPINANG LBC – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 _unaudited_ kepada Badan Pemeriksa Keuangan di ruang rapat kantor BPK RI Perwakilan Kep. Babel pada Selasa pagi (9/5/2023).
LKPD unaudited tersebut, diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Suganda Pandapotan Pasarib pada Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Kep. Babel Sudarminto Eko Putra.
Pj Gubernur Suganda dalam sambutannya menyebut bahwa penyerahan LKPD tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pasal 191 ayat 2, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menegaskan, jika LKPD yang disampaikan hari ini masih ada yang harus dibenahi, Pemprov Kep. Babel siap menindaklanjuti hal tersebut sesegera mungkin, sesuai dengan rekomendasi dan arahan dari BPK.
“Pertama-tama kami mohon maaf, atas adanya keterlambatan dalam menyampaikan LKPD ini. Selanjutnya kami mohon, agar dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur Suganda.
“Untuk rekan-rekan di BPK, kami mohon dibantu untuk penyerapan anggaran, supaya kedepannya tata kelola keuangan di Pemprov Kepulauan Babel semakin baik,” imbuhnya.
Adapun lampiran-lampiran yang dicantumkan dalam LKPD Pemprov Kepulauan Babel tahun anggaran 2022, antara lain laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, catatan atas laporan keuangan, hasil reviu inspektorat, laporan keuangan BUMD, surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah dan ikhtisar kinerja kepala daerah.
Sementara, Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Babel Sudarminto Eko Putra, mengapresiasi kerja keras jajaran Pemprov Kep. Babel yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan LKPD tahun anggaran 2022 untuk diperiksa.
“Laporan keuangan yang diserahkan Pj Gubernur Kepulauan Babel sudah dilengkapi dengan pernyataan reviu oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Babel dan telah diuji penyajiannya dengan metode analitis oleh tim pemeriksa,” ucap Sudarminto.
“Dari laporan keuangan yang kami terima, kami tidak menemukan saldo yang tidak balance, sehingga laporannya kami nyatakan dapat diperiksa (auditable),” imbuhnya.
Sudarminto berharap, Pj Gubernur Kepulauan Babel dan jajaran terus berusaha mewujudkan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Tentunya dalam pemeriksaan, kami senantiasa menegakkan independensi, integritas dan profesionalisme (IIP). Kami harap, Pemprov Kepulauan Babel dapat bersama-sama menegakkan IIP tersebut,” tutupnya.
Turut mendampingi Pj Gubernur Kepulauan Babel dalam kegiatan tersebut, Asisten III Prov. Kep. Babel Yunan Helmi, Inspektur Inspektorat Prov. Kep. Babel Susanto dan Kepala Bakeuda Prov. Kep. Babel M Haris.
