Prof. Udin: Guru dan Tenaga Kesehatan Harus Sejahtera, APBD Pangkalpinang Wajib Naik

Prof. Udin: Guru dan Tenaga PANGKALPINANG LBC – Debat publik kedua Pilkada Kota Pangkalpinang 2025 kembali menghadirkan perdebatan sengit antar calon wali kota. Salah satu pertanyaan tajam dari moderator ditujukan kepada calon Wali Kota nomor urut 3, Prof. Saparudin atau Prof. Udin, mengenai strategi konkret meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, sesuai target RPJPD Pangkalpinang 2025–2045.

 

Moderator menyampaikan data BPS 2024 yang menunjukkan gaji dan tunjangan sebagian guru serta tenaga kesehatan di Pangkalpinang masih berada di bawah kebutuhan hidup layak, termasuk perlindungan kerja yang belum optimal. Menanggapi hal tersebut, Prof. Udin menegaskan bahwa kesejahteraan dan perlindungan profesi guru maupun tenaga kesehatan akan menjadi prioritas utamanya.

 

“Yang pertama, untuk tenaga guru honor yang jumlahnya masih sekitar 200 orang, kita segera usulkan ke pemerintah pusat agar diangkat menjadi tenaga P3K. Kedua, soal sertifikasi guru, termasuk guru agama, yang masih banyak belum tersentuh. Kita akan bantu proses sertifikasi dengan dukungan bantuan sebesar Rp5 juta per guru,” tegas Prof. Udin, Selasa(19/08/2025).

 

Tak hanya guru, ia juga menekankan pentingnya memberikan perhatian pada tenaga kesehatan. Menurutnya, beasiswa serta program peningkatan kompetensi akan dihadirkan bagi mereka agar kualitas layanan publik semakin meningkat. “Beasiswa kepada tenaga nakes (tenaga kesehatan) juga akan kita berikan, karena mereka adalah garda depan pelayanan masyarakat,” tambahnya.

 

Dalam sesi tanggapan terhadap paslon lain, Prof. Udin juga menyinggung lemahnya pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan sebelumnya. Ia menilai kemampuan seorang wali kota harus tercermin dari peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

“Ukuran seorang wali kota itu harus mampu menaikkan APBD. Kalau tidak bisa, sama halnya kepala keluarga yang tidak mampu menaikkan gaji keluarganya. Kalau begitu, lebih baik mundur saja dari wali kota,” tegas Prof. Udin.

 

Debat publik kedua ini memperlihatkan ketegasan Prof. Udin dalam menjawab isu strategis, terutama terkait kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan, sekaligus kritik terhadap capaian pembangunan yang stagnan dalam lima tahun terakhir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *