PANGKAL PINANG LBC — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk tim khusus dalam rangka mempercepat proses identifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi penurunan dana transfer dari pusat yang turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Babel, Eddi Iskandar, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Peningkatan Identifikasi dan Intensifikasi PAD yang digelar di Ruang Pansus DPRD Babel, Senin (3/11/2025).
“Kami minta pemerintah daerah segera membentuk tim percepatan identifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Karena secara transfer keuangan dari pusat menurun, mau tidak mau daerah harus berupaya meningkatkan PAD untuk mendukung pembangunan,” ujar Eddi Iskandar kepada wartawan.
Menurutnya, seluruh unit pelaksana teknis (UPT) yang berkaitan dengan sumber pendapatan daerah harus bekerja lebih maksimal. Bila ditemukan kendala, baik dari sisi regulasi maupun keterbatasan sumber daya, DPRD siap membantu mencari solusi.
“Kalau aturannya belum ada, segera dibuat. Kalau pegawainya kurang, harus ditambah. Prinsipnya, kita ingin semua potensi pendapatan daerah bisa dioptimalkan,” tambahnya.
Eddi menyebutkan, realisasi PAD Provinsi Babel tahun ini baru mencapai sekitar 80 persen dengan total target sekitar Rp700 miliar. Ia berharap capaian tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pemanfaatan aset dan potensi daerah.
“Kita punya lahan, bangunan, bahkan aset seperti pelabuhan dan lahan strategis yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa paradigma pengelolaan keuangan daerah perlu berubah. Pemerintah daerah tidak boleh lagi bersikap pasif dengan hanya menunggu dana transfer dari pusat, melainkan harus berinovasi untuk menggali potensi daerah.
“Selama ini kita cenderung menunggu dana pusat, seperti menunggu durian jatuh. Ke depan, setiap UPT harus kreatif dan memberikan layanan terbaik agar masyarakat tertarik memanfaatkan layanan itu, yang pada akhirnya meningkatkan PAD,” tegas Eddi.
Dalam kesempatan yang sama, Eddi juga menyinggung rencana penyesuaian struktur organisasi di sejumlah UPT, termasuk di bidang kehutanan dan pendidikan, untuk efisiensi dan optimalisasi pelayanan publik.
“Ada beberapa UPT yang akan digabungkan agar lebih efektif. Kita ingin mematuhi ketentuan bahwa pada 2027 belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari total APBD. Karena itu, efisiensi harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.
RDP tersebut menjadi bagian dari agenda berkelanjutan DPRD Babel untuk memperkuat basis keuangan daerah melalui kebijakan yang lebih adaptif, kreatif, dan produktif dalam meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.
