PANGKALPINANG LBC – Optimalisasi penggunaan E-Kataloq konstruksi dalam pengendalian kontrak dan penerapan katalog versi 6 kota Pangkalpinang.
Kabag UKPBJ Kota Pangkalpinang Yudi Fernando, S.T Membuka kegiatan menjelaskan bahwa untuk penggunaan E-Katalog menjadi salah satu alat strategis dalam proses pengadaan, penggunaan E-Katalog kontruksi menjadi solusi utama dalam menghadapi tantangan kontruksi pengendalian kontrak serta penerapan inovasi dalam katalog versi terbaru yaitu katalog versi 6, Senin (09/12/2024).
“Melalui kegiatan ini kami berharap dapat meningkatkan manfaat dan kompetensi pengelolaan untuk mendukung proses percepatan pengadaan dan minimalisir resiko”, jelas Yudi.
Dalam sambutannya Sekda Mie Go mengatakan bahwa mengapresiasi kegiatan ini yang mengundang UKPBJ kabupaten / kota se-Provinsi Bangka Belitung lainnya untuk menambah wawasan.
“Ini merupakan wujud nyata komitmen pemkot Pangkalpinang dalam peningkatan transformasi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, E-Katalog kontruksi merupakan jawaban yang strategis dalam menjawab tantangan untuk mempercepat proses pengadaan,” jelas Sekda Kota Pangkalpinang.
Mie Go berharap dengan adanya E-Katalog kontruksi ini dapat membantu dalam efisiensi keuangan, waktu dan rasa aman.
“Saya yakin dan percaya walaupun ini sudah aturannya jelas kadang kala membuat pejabat pengadaan masih berfikir dalam kenyamanan dalam menjalankan tugas, dengan adanya E-Katalog Versi 6 saya beharap inovasi ini tidak hanya menjadi alat tapi juga menjadi budaya kerja yang kuat,” jelas Mie Go.
Mie Go juga berpesan Semoga dalam kegiatan ini dengan adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara PPK dan pejabat pengadaan serta narasumber dapat menjawab permasalahan yang ada di lapangan.
“Manfaatkan narasumber untuk kesuksesan dan menambah keyakinan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” pesan Mie Go.
Dengan kegiatan ini agar seluruh Pejabat pembuat komitmen pengadaan dapat mempersiapkan dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan publik di kota pangkalpinang.
