PANGKALPINANG LBC – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti rapat koordinasi mengenai pengendalian inflasi tahun 2024 yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Acara tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting dari Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang pada Senin, 13 Mei 2024. Rabu (15/5/2024)
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan informasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perkembangan inflasi di Indonesia.
Data menunjukkan bahwa inflasi pada bulan April 2024 berada di angka 3%, menurun dari 3,5% pada tahun sebelumnya. Tito menyoroti bahwa inflasi dari bulan ke bulan, yaitu dari Maret ke April, juga mengalami penurunan signifikan dari 0,5% menjadi 0,25%.
“Kemudian yang menarik inflasi dari bulan ke bulan dari bulan Maret ke bulan April itu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 0,5 persen ke angka 0,25 persen. Selama ini kita lihat makanan, minuman, dan tembakau menjadi minus 0,3 persen dan sektor yang mengalami kenaikan utama ialah transportasi udara. Kemungkinan pada saat lalu pada bulan April ada mudik dan arus balik yang cukup besar, ini cukup berpengaruh,” ujar Tito.
Tito juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Perhubungan dengan semua maskapai penerbangan. Ia meminta agar maskapai tidak menaikkan harga tiket secara berlebihan, mengingat tingginya permintaan penumpang.
“Jangan mengambil harga tinggi dan acuan pemerintah tertinggi itu akan berdampak inflasi, dan ini terbukti kita lihat sektor transportasi menyumbang 0,93 persen tertinggi dari 0,25 persen. Rekan-rekan sekalian meskipun demikian, kita bersyukur bahwa angka ini relatif terkendali dan masih rentang target pemerintah pusat tahun ini inflasi kita di 2,5 persen plus minus 1 persen,”jelasnya.
Menurut Tito, inflasi yang berada di angka 3% masih dapat dikendalikan, menunjukkan stabilitas harga barang dan jasa yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah mencapai deflasi karena negara ini adalah produsen, bukan hanya konsumen seperti Singapura.
“Indonesia adalah negara produsen dengan petani, nelayan, dan pabrik-pabrik. Jika terjadi deflasi, mereka akan terpukul karena harga akan turun, sehingga menutup biaya operasional pun sulit, apalagi mendapatkan keuntungan,” tambahnya.
Tito juga menjelaskan bahwa BPS secara rutin memantau harga di semua daerah untuk mendapatkan data yang akurat. Data ini digunakan sebagai dasar untuk mengendalikan inflasi dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil di daerah-daerah tertentu.
“BPS memiliki cabang di semua kabupaten kota dan itu instrumen paling utama untuk mendapatkan data selain bulanan juga kita sudah meminta kepada BPS untuk mengeluarkan standar atau patokan karena data BPS sendiri menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pengendalian inflasi langkah-langkah apa yang kita kerjakan di daerah mana yang tertinggi dan terendah,” ujarnya.
Ia memberikan contoh bahwa inflasi tertinggi terjadi di Minahasa Selatan sebesar 7,56%, sementara inflasi terendah berada di Kabupaten Belitung Timur. Tito mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil menjaga inflasi di bawah 3%.
“Terima kasih kepada daerah yang berhasil menjaga inflasi di bawah 3%, yaitu Kabupaten Belitung Timur,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tito menyinggung tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11%, tertinggi dalam dua tahun terakhir.
“Pertumbuhan ekonomi ini adalah yang tertinggi dalam pemerintahan Presiden Jokowi pada tahap kedua ini. Bahkan, pada saat G-20, Indonesia berada di urutan kedua setelah China. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dan menjadi sorotan dunia,” ungkap Tito.
Dengan pencapaian ini, Tito berharap semua pihak dapat terus bekerja sama untuk menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
