PANGKALPINANG LBC – Respons cepat dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terhadap Kekhawatiran warga adanya potensi kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Bangka Belitung, Jumat (20/2/26).
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar dan Komisi II turun langsung meninjau distribusi gas bersubsidi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kunjungan kerja tersebut menyasar fasilitas milik PT Sinar Indo Dincotama (PT SID), salah satu pengelola Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Pangkalpinang.
Di lokasi, rombongan dewan memeriksa langsung tangki penyimpanan hingga alur distribusi LPG bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Langkah ini diambil menyusul keresahan warga akan kemungkinan terjadinya kelangkaan LPG 3 kg—komoditas vital bagi rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro.
Dari hasil peninjauan, DPRD menemukan bahwa kapasitas penyimpanan LPG di fasilitas tersebut relatif terbatas. Saat ini, daya tampung yang tersedia hanya mampu mencukupi kebutuhan sekitar tiga hingga empat hari.
“Persoalan utama yang kami temukan adalah keterbatasan kapasitas penyimpanan. Jika ada kendala kapal masuk, maka penyaluran ke masyarakat bisa terganggu. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Eddy Iskandar di sela kunjungan.
Menurutnya, kondisi geografis Bangka Belitung yang bergantung pada distribusi laut menjadi faktor krusial. Keterlambatan kapal pengangkut LPG dapat berdampak langsung pada pasokan di tingkat agen dan pangkalan.
Dengan kapasitas penampungan di PT SID yang mencapai sekitar 300 metrik ton, situasi dinilai masih aman dalam kondisi normal.
Namun, tanpa sistem cadangan yang sigap, potensi gangguan distribusi tetap perlu diwaspadai.
Di sisi lain, DPRD Babel menerima laporan adanya langkah antisipatif dari PT Pertamina (Persero).
Perusahaan energi milik negara tersebut menyiapkan kapal tanker yang siaga di sekitar Pelabuhan Pangkalbalam.
Sistem “floating” ini memungkinkan pengisian LPG dilakukan segera ketika tangki penyimpanan mulai menipis, sehingga distribusi tidak mengalami jeda waktu yang berisiko memicu kelangkaan.
Keberadaan kapal standby ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjaga stabilitas pasokan energi, khususnya LPG bersubsidi, di wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung.
DPRD Babel menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan LPG, terutama yang bersubsidi. Pengawasan ini akan terus kami lakukan,” tegas Eddy.
Bagi masyarakat kecil, ketersediaan LPG 3 kilogram bukan sekadar soal energi, melainkan penopang aktivitas ekonomi sehari-hari.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan BUMN energi menjadi kunci menjaga pasokan tetap aman dan terdistribusi lancar di Negeri Serumpun Sebalai.
