SUNGAILIAT LBC – Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi PPP, Deni Hasbi, menggelar reses di kediamannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sejumlah isu mengemuka, mulai dari kebutuhan SDM di SPPG, infrastruktur lampu jalan, hingga persoalan zonasi sekolah, Minggu (19/04/26).
Dalam pertemuan tersebut, Deni menyoroti program MBG dan SPPG di Kabupaten Bangka. Ia menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki minimal tiga orang tenaga gizi atau tenaga kesehatan. “Ini syarat mutlak yang harus ada di setiap SPPG dan PPG,” ujarnya.
Deni mengungkapkan, saat ini di Kabupaten Bangka terdapat sekitar 30 SPPG. Dari jumlah itu, baru 9 unit yang sudah terbangun dan seluruhnya berasal dari pihak swasta atau pihak ketiga. Terkait lahan, ia menyebut kebutuhan minimal sekitar 1.000 meter persegi yang juga disediakan oleh masyarakat atau pihak ketiga yang bersedia.
*Infrastruktur Jadi Sorotan*
Masalah lampu jalan rusak turut menjadi catatan penting. Deni berjanji akan meneruskan aspirasi ini kepada OPD terkait, khususnya Dinas Perhubungan. Ia menyebut ada sekitar 8 titik di wilayah Cendrawasih yang akan diupayakan masuk dalam program APBD melalui Sekretariat DPRD.
Hal serupa juga berlaku untuk jalan rusak yang tidak bisa dilewati warga. “Semua akan kami masukkan dalam program dewan. Mudah-mudahan bisa direalisasikan, paling cepat di tahun 2027 karena ini hasil reses 2025,” kata Deni.
*Persoalan Zonasi Sekolah*
Terkait zonasi, Deni mengakui belum ada ketentuan khusus yang mengikat. Akibatnya, masih ada calon siswa yang tidak diterima di sekolah dekat rumahnya. Ia meminta masyarakat melapor langsung kepadanya jika menemukan kasus tersebut.
“Sesuai arahan pemerintah pusat, kita hemat energi. Anak-anak sebaiknya bisa jalan kaki ke sekolah. Ini akan saya sampaikan ke dinas terkait, Dispora atau Dikbud, serta kepala sekolahnya. Kenapa masih terjadi, itu jadi tugas kami mengawasi,” tegasnya.
*Komitmen Kawal Aspirasi*
Deni menegaskan, seluruh aspirasi yang masuk saat reses menjadi catatan resmi DPRD dan akan diperjuangkan untuk masuk APBD. Sebagai wakil rakyat, ia menyebut perannya adalah sebagai kontrol, termasuk mengawasi kinerja bupati dan OPD.
“Reses ini amanah. Semua masukan dari masyarakat akan kami bawa dan kawal sampai terealisasi,” tutupnya.
