BANGKA BELITUNG LBC – Jurang harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang kian lebar memicu keresahan mendalam di tingkat petani. Kondisi ini memantik reaksi keras dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendesak pemerintah daerah segera turun tangan membenahi mekanisme penetapan harga di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat keluhan para petani. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi total sistem penetapan harga agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil, bukan sekadar menguntungkan korporasi.
“DPRD akan mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penetapan harga sawit agar lebih berpihak kepada petani,” ujar Eddy, Selasa (7/4/2026).
Tak hanya soal regulasi, Eddy juga menuntut pengawasan ketat terhadap operasional pabrik kelapa sawit (PKS). Ia mengingatkan agar perusahaan tidak bermain sepihak dan tetap patuh pada angka yang telah disepakati.
“Untuk pabrik kelapa sawit kami minta ikut harga acuan yang sudah disepakati bersama dengan dinas pertanian,” tegasnya.
Suara dari akar rumput memang kian memilukan. Di Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, seorang petani bernama Muksem membeberkan fakta pahit mengenai selisih harga yang tidak masuk akal. Menurutnya, perbedaan harga TBS di Bangka dibandingkan Belitung bisa mencapai angka Rp1.000 per kilogram.
“Harga antara di Bangka dan Belitung itu begitu jauh berbeda, menyentuh angka 1.000 rupiah,” ungkap Muksem.
Ketimpangan ini dirasa janggal mengingat kedua pulau berada dalam satu naungan provinsi yang sama. Andi, petani asal Sungailiat, mempertanyakan efektivitas peran pemerintah dalam melindungi hak-hak petani kecil di Pulau Bangka.
“Di mana peran pemerintah Bangka Belitung. Kenapa ketimpangan harga antara Bangka dan Belitung sampai begitu jauh, padahal satu provinsi?” tanya Andi.
Bagi Andi dan ribuan petani lainnya yang hanya mengelola lahan 2 hingga 3 hektare, sawit adalah satu-satunya tumpuan hidup setelah sektor pertambangan timah kian meredup. Ia berharap ada langkah konkret yang benar-benar menyentuh nasib rakyat kecil.
‘Mohon kiranya pemerintah bisa bantu para petani kecil yang hanya punya 2–3 hektar, karena kami hanya bergantung dengan sawit. Timah sudah susah, tidak ada harapan lain,” tambahnya.
Sentimen serupa menggema hingga ke Kabupaten Bangka Barat. Warga Desa Neknang mengaku tak punya pilihan mata pencaharian lain selain berkebun. Penurunan harga yang drastis ini pun langsung memukul daya beli dan ekonomi keluarga mereka secara langsung.
“Kami ini tak ada kerja lain selain di kebun, jadi yang kami harapkan pemerintah bisa membantu memperjuangkan harga ini. Kami dengar juga harga di Belitung lebih tinggi,” pungkas salah satu warga setempat
