PANGKALPINANG LBC – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan beberapa catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2025, saat menggelar rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur tahun 2025, Senin (27/4/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar, didampingi Ketua DPRD Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Edi Nasapta, Gubernur Babel Hidayat Arsani, anggota DPRD, unsur Forkopimda, yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Babel.
Dikatakan Eddy Iskandar, rekomendasi ini merupakan hasil kajian mendalam terhadap komisi-komisi DPRD Babel bersama perangkat daerah.
“Beberapa catatan strategis berupa saran dan koreksi dari DPRD Babel atas penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan. Tentu kami berharap Gubernur dapat segera menindaklanjuti demi perbaikan pembangunan di Babel kedepan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna, Fraksi NasDem menyampaikan pandangan dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang telah menyampaikan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah.
“LKPJ merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun hasil yang dicapai,” kata Ketua Fraksi NasDem Fery.
Fraksi NasDem menilai bahwa pelaksanaan pemerintahan tahun 2025 telah berjalan, namun demikian terdapat persoalan yang mendasar yang perlu menjadi perhatian serius kedepan.
“Tantangan utama belum kuatkan perencanaan, belum konsistennya arah kebijakan, serta belum optimalnya dampak program terhadap masyarakat, masih terdapat program yang tidak mencapai target, perubahan kebijakan di tengah pelaksanaan serta kinerja yang telah berorientasi pada penyerapan anggaran dibandingkan hasil nyata,” jelasnya.
Disisi lain, Fraksi NasDem juga menilai struktur anggaran yang masih didominasi belanja pegawai berdampak pada terbatasnya ruang fiskal dalam mendorong pembangunan yang produktif.
Selain itu, dalam sektor ekonomi, potensi daerah belum sepenuhnya dioptimalkan, arah kebijakan dalam pengembangan sektor unggulan, hilirisasi serta penguatan ekonomi lokal masih belum menunjukkan fokus yang jelas dan terukur. Serta dalam pelayanan dasar masih terdapat kekurangan dalam pencapaian standar pelayanan minimal khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sosial.
“Dalam sektor infrastruktur pembangunan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan kawasan ekonomi dan konektivitas wilayah, serta dalam sektor pendidikan masih diperlukan penguatan kualitas, pemerintah serta relevansi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi ke depan,” papar Fery.
Fery menambahkan, Fraksi NasDem memberikan saran dan masukan pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan rill masyarakat, serta menjaga konsisten antara perencanaan dan penganggaran, dan perlu penataan struktur anggaran agar lebih berpihak pada pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam sektor ekonomi pemerintah daerah harus memperjelas arah kebijakan dengan fokus pada sektor unggulan, hilirisasi dan penguatan ekonomi lokal. Dan kualitas pelayanan dasar harus menjadi prioritas utama dengan meningkatkan layanan kesehatan dan sebagainya.
“Kami Fraksi NasDem menegaskan bahwa perbaikan kedepan hars dimulai dari penguatan perencanaan, kejelasan arah kebijakan serta komitmen untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Menanggapi masukan dan saran dari komisi-komisi DPRD Babel, Gubernur Hidayat Arsani merespon dengan baik, dan secara administrasi, secara hukum secara kompetibel itu bisa diterimakan.
“Langkah strategis yang akan kita lakukan yakni meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas lapangan, dedikasi dan etika yang baik,” tutup Hidayat Arsani.
