BANGKA LBC — Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menggelar acara Ngopi Santai Bareng di Warkop Alan. Kegiatan ini dihadiri tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, pemuda dan wartawan, Jum’at (17/7/26).
Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Asep, hadir dan menyampaikan sejumlah pesan terkait kerukunan, persiapan peringatan kemerdekaan, hingga penataan ekonomi dan kawasan di Bangka, juga masalah panjang nya antrian BBM.
Dalam sambutannya, Asep mengapresiasi kehadiran seluruh tokoh lintas iman. Mulai dari tokoh Islam, komunitas gereja, tokoh pemuda, Hindu, hingga Konghucu.
“Kita duduk bersama pagi ini dalam acara ngopi bareng, terutama lintas agama beragam di kita. Ini luar biasa. Ayo kita jalin ukhuwah, ikatan harmoni,” ujar Asep.
Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Menurutnya, harmoni bukan hanya soal tidak mengganggu, tetapi juga saling menghargai.
Siapkan Pawai Kemerdekaan Agustus
Memasuki akhir Juli menuju Agustus, Asep mengajak semua pihak menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI.
“Tahun ini saya gagaskan karnaval/ pawai pesta rakyat harus ada. Karena tahun kemarin ternyata tidak ada pesta masyarakatnya, tidak ada pawai,” katanya.
Ia mempersilakan FKUB dan elemen lintas agama untuk ikut berkreasi di jalan bersama masyarakat saat peringatan nanti.
Soroti Ekonomi dan Aktivitas di Kawasan Jelitik
Dalam kesempatan itu, Asep juga menyoroti persoalan ekonomi, termasuk panjangnya antrian di SPBU dan aktivitas PT GML. Ia secara khusus menyinggung masalah IUP tambang timah di kawasan Jelitik.
Gagas Kawasan Pecinan Harmoni dan Kawasan Melayu
Plt Sekda memaparkan rencana penataan beberapa kawasan di Bangka. Pertama,akan ditetapkan pusat penggerak ekonomi masyarakat Kawasan Pecinan Harmoni dan kawasan melayu melalui Peraturan Bupati ada juga untuk tempat pengobatan tradisional dan modern.
Asep juga menyinggung rencana pembongkaran pasar KITE pada 2027 untuk diubah menjadi konsep modern.
Ia menyinggung janji minapolitan di kawasan pelabuhan. Lahan puluhan hektar disebut sudah diserahkan ke Kementerian Kelautan, namun pengembangannya tidak berlanjut.
“Bayangkan kita yang menyerahkan lahannya, aset pelabuhannya masih punya kita, tapi sekarang kita yang minjam dan sewa ke mereka,” ujarnya.
Ia berharap hal ini menjadi perhatian. Ada wacana area tersebut akan masuk dalam rencana proyek penambangan besar, namun masih sebatas konsep dan menunggu kepastian dari pusat.
