PANGKALPINANG LBC — Wali Kota Pangkalpinang Prof Udin memimpin Rakor Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan APBD Kota Pangkalpinang, bertempat Di Kantor Bapperida Kota Pangkalpinang.
Walikota menyampaikan hasil rekapitulasi realisasi kinerja fisik dan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) periode Januari–Maret 2026. Ia menegaskan seluruh capaian harus dievaluasi secara detail dan disampaikan transparan kepada publik.
“Realisasi fisiknya bagaimana, keuangan bagaimana, kinerja-kinerja OPD, kegiatan kerja, kita evaluasi semua. Karena harus kita sampaikan kepada publik semuanya,” ujar Prof Udin, Rabu 15 April 2026.
*Beberapa OPD Belum Capai Target*
Dari hasil evaluasi triwulan I 2026 yang berakhir 31 Maret lalu, Prof Udin menyebut masih ada beberapa OPD yang belum mencapai target. Ia mengidentifikasi sejumlah kendala yang menghambat.
“Memang ada kendala beberapa hal. Misalnya banyak libur, kena suasana Lebaran. Kemudian kendala internal, laporan ini biasanya terkait aplikasi. Misalnya efisiensinya kurang, bukti kurang. Itu kadang-kadang menjadi persoalan,” jelasnya.
Persoalan teknis lain yang disorot adalah proses penagihan antar OPD. Contohnya, saat OPD harus menagih ke gudang, namun terkendala bukti administrasi yang belum lengkap. Karena itu, Prof Udin meminta pembahasan evaluasi tidak hanya global, tetapi menyentuh hal teknis.
“Kita enggak bisa bicara terlalu global, tapi harus menyentuh hal-hal yang teknis juga,” tegasnya.
*Dorong Pelayanan Inklusif*
Selain kinerja anggaran, evaluasi juga menyasar kualitas pelayanan publik. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang meminta layanan lebih baik dari pemerintah.
“Kita harapkan OPD bisa terbuka dengan masyarakat. Ceritanya hari ini pemerintahan harus inklusif, bukan eksklusif. Inklusif itu artinya menyertakan masyarakat, bersama masyarakat, berhadap-hadapan dengan masyarakat,” kata Prof Udin.
Ia menekankan, pemerintah harus mengajak dan memfasilitasi masyarakat agar bisa berperan dalam pembangunan.
*Tidak Ada Kenaikan Tarif, Fokus Optimalisasi PAD*
Prof Udin memastikan tidak akan ada kenaikan tarif layanan maupun pajak daerah. “Kita tidak akan menaikkan tarif apapun karena kita tahu kondisi hari ini,” ujarnya.
Sebagai gantinya, Pemkot akan fokus pada optimalisasi penerimaan daerah demi keadilan. Ia mencontohkan optimalisasi retribusi sampah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Yang jadi masalahnya, warga ada yang mempunyai PBB, tapi belum semua membayar juga ada warga yang belum memiliki PBB. Yang kita lakukan adalah mengoptimalisasi agar masyarakat semua membayar dan yang belum memiliki PBB segera memiliki,” terangnya.
Ia menambahkan, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pangkalpinang saat ini baru menyentuh 50 persen dari target.
