PANGKALPINANG, LBC — Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2026, Senin (9/11/26). Balai Betason.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin ini menjadi langkah mitigasi dan pencegahan dini untuk menekan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Dalam pemaparannya, Wali Kota menyampaikan bahwa dalam setahun terakhir, konflik sosial di Kota Pangkalpinang tergolong skala kecil dan tidak ada yang berskala besar. Meskipun demikian, rapat koordinasi tetap digelar untuk memastikan penanganan yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
“Konflik yang terjadi selama ini masih skala kecil, tidak ada yang besar. Tapi kita tetap harus melakukan mitigasi sejak dini agar tidak berkembang,” ujar Prof. Saparudin.
Sejumlah langkah penertiban dan penataan intensif telah dilakukan sepanjang tahun ini, di antaranya:
*1. Penertiban Tambang*
Merespons Perda Kota Pangkalpinang yang melarang adanya aktivitas tambang, Tim Terpadu terus menertibkan aktivitas penambangan liar yang kerap dikeluhkan warga karena kebisingan mesinnya mengganggu istirahat masyarakat serta berpotensi berdampak pada fasilitas umum dan pemerintah.
*2. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)*
Penertiban dan penataan juga menyasar para pedagang yang berjualan secara permanen di badan jalan dan trotoar. Pemerintah tetap memberikan kelonggaran bagi pedagang untuk berjualan menggunakan gerobak beroda agar tidak menetap secara permanen di lokasi terlarang.
*3. Penertiban Pasar dan Penyakit Masyarakat*
Penataan pasar yang dikelola pemerintah maupun pasar kaget terus dioptimalkan, serta penertiban penyakit masyarakat secara terpadu terhadap peredaran narkoba, prostitusi, dan minuman keras (miras) guna menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram.
Di akhir rapat, Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, unsur Imigrasi, Kementerian Agama, serta seluruh instansi terkait yang selama ini selalu bersinergi dan berkoordinasi aktif dalam memberikan informasi serta mendukung upaya mitigasi konflik sosial di masyarakat.
