SUMEDANG LBC – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI mencatat sejarah baru di panggung internasional dengan memecahkan rekor Guinness World Records untuk kategori The Largest Human Rights Lesson atau pelajaran Hak Asasi Manusia terbesar di dunia.
Sebanyak 2.008 peserta yang terdiri dari sivitas akademika dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor mengikuti pembelajaran HAM secara serentak. Jumlah tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Kepolisian Ekuador sejak 2018 dengan 1.770 peserta.
Rekor dunia itu disahkan langsung oleh Official Adjudicator Guinness World Records, Aynee Toorabally, dalam seremoni yang dihadiri Menteri HAM Natalius Pigai dan Wakil Rektor II Bidang Administrasi IPDN Arief M. Edie.
Natalius Pigai menyebut pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia sekaligus bukti bahwa pendidikan HAM kini mendapat pengakuan dunia internasional.
“KemenHAM menjadi satu-satunya kementerian yang berhasil memecahkan rekor dunia melalui pelaksanaan salah satu tugas utamanya, yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang kesadaran HAM kepada masyarakat Indonesia,” kata Pigai.
Menurutnya, capaian itu merupakan puncak dari gerakan edukasi HAM yang selama ini digencarkan KemenHAM di berbagai daerah di Indonesia.
Ia menegaskan keberhasilan tersebut juga menjadi bentuk implementasi nyata Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM yang memberikan mandat kepada kementerian untuk memperkuat pendidikan dan penyuluhan HAM kepada masyarakat.
“Kami memiliki tugas berdasarkan Perpres 156 Tahun 2024 untuk mendidik dan mengajarkan HAM. Hari ini tugas itu diakui dunia internasional. Rekor yang sebelumnya dipegang Ekuador kini menjadi milik Indonesia,” ujarnya.
Pigai turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pembentukan Kementerian HAM yang dinilainya turut mengangkat posisi Indonesia di tingkat global.
Indonesia Makin Strategis di Panggung HAM Dunia
Selain keberhasilan memecahkan rekor dunia, Pigai menilai posisi Indonesia dalam isu Hak Asasi Manusia juga semakin kuat di tingkat internasional.
Ia menyinggung kepercayaan dunia kepada Indonesia yang dipercaya memegang posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026.
Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi modal penting agar Indonesia dapat tampil sebagai salah satu pelopor dalam pendidikan dan pemajuan HAM di dunia.
IPDN: Aparatur Negara Harus Menjunjung HAM
Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi, yang diwakili Wakil Rektor II Bidang Administrasi Arief M. Edie, menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Ia menegaskan pemahaman terhadap nilai-nilai HAM menjadi bekal penting bagi calon aparatur pemerintahan.
“Seorang aparatur pemerintahan tidak cukup hanya mampu menjalankan program pemerintah, tetapi juga harus memahami, menghormati, dan menjunjung tinggi martabat serta hak setiap warga negara,” katanya.
Arief berharap pembekalan HAM yang diberikan KemenHAM dapat membentuk karakter praja IPDN agar mampu menjadi pelayan masyarakat yang profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tugasnya.
