PANGKALPINANG, LBC — Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadiri acara Diseminasi Hasil Kajian KPJU (Kajian Potensi dan Jenis Usaha Unggulan) UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selenggarakan oleh BI Babel di Hotel Aston Emidary Bangka, Senin (9/11/26).
Pemkot Pangkalpinang diwakili oleh Rico Ariputra, Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Pangkalpinang.
Pemkot Pangkalpinang mengapresiasi pelaksanaan kajian tersebut karena dinilai memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kita membutuhkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya didasarkan pada asumsi dan kebiasaan, tetapi harus didukung oleh data, riset, pemetaan potensi, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rico dalam sambutannya.
Ia menyampaikan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki karakteristik dan keunggulan ekonomi yang khas sebagai daerah kepulauan. Potensi besar dimiliki pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, perdagangan, ekonomi kreatif, serta pariwisata.
Namun, potensi yang besar tidak serta-merta menjamin kesejahteraan masyarakat. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengubah potensi menjadi produktivitas, produktivitas menjadi nilai tambah, dan nilai tambah menjadi peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.
“Di sinilah peran UMKM menjadi sangat strategis. UMKM bukan sekadar pelaku ekonomi berskala kecil, UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat, penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi lokal, sekaligus instrumen pemerataan pembangunan hingga pedesaan dan pulau-pulau kecil,” tegasnya.
Oleh karena itu, pengembangan UMKM harus menjadi bagian integral dari strategi transformasi ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Tidak boleh hanya berorientasi pada banyaknya jumlah UMKM yang terbentuk, tetapi harus memastikan semakin banyak UMKM yang naik kelas, produktif, memiliki daya saing, mampu memperluas pasar, dan terhubung dengan rantai pasok industri maupun perdagangan yang lebih luas.
Rico memandang kajian KPJU unggulan ini sebagai instrumen penting untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu apa yang harus dikembangkan, di mana harus dikembangkan, siapa yang harus dilibatkan, dan bagaimana memastikan pengembangannya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Namun, ia menegaskan kajian ini jangan berhenti sampai dokumen saja, laporan penelitian atau sekadar daftar komoditas unggulan.
“Kita harus menjadikan sebagai peta jalan pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal sebagai penyanding dokumen perencanaan daerah, baik berupa RPJMD, Renstra, maupun Perda dan Perbup terkait,” katanya.
