PANGKALPINANG, LBC — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan segera mengambil langkah tegas menyikapi berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Desa Bedengung, Kecamatan Payung.
Rina menilai persoalan yang disebut telah berlangsung cukup lama itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Terlebih, dalam audiensi masyarakat muncul sejumlah persoalan mulai dari dugaan masalah dana, lahan, fasilitas desa, fasilitas masjid hingga dugaan intimidasi.
Menurut Rina, Pemkab Bangka Selatan memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Karena itu, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, menurutnya pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan teguran kepada Kepala Desa Bedengung, Amrullah.
“Permasalahan ini sebenarnya cukup selesai di kabupaten, karena kewenangannya ada di kabupaten. Yang kami sayangkan, kenapa persoalan yang sudah lama dan berlarut-larut serta berkali-kali dilakukan oleh oknum kades tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Bangka Selatan,” kata Rina Rabu (7/10/2026).
Rina juga menyoroti informasi mengenai rencana pengembalian uang sebesar Rp325 juta yang disebut berkaitan dengan persoalan jual beli lahan.
Ia meminta Pemkab Bangka Selatan memastikan terlebih dahulu duduk perkara tersebut melalui pemeriksaan yang menyeluruh dan sesuai ketentuan hukum.
“Sudah tidak ada lagi alasan. Semua aturan yang ada sudah dilanggar oleh pak Kades,” ujarnya.
Meski demikian, Rina menegaskan berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, maka Aparat Penegak Hukum (APH) harus turun tangan.
“Perkara salah atau tidak salah, biarlah APH yang menentukan. Kalau memang bersalah, tentu harus diproses,” tegasnya.
Rina turut menyoroti informasi mengenai dugaan intimidasi terhadap masyarakat yang muncul dalam audiensi.
Ia mengaku khawatir persoalan tersebut berkembang menjadi konflik apabila tidak segera ditangani pemerintah daerah.
“Tadi dari penjelasan mereka, masyarakat merasa diintimidasi, bahkan disebut ada yang membawa parang. Kok semua pihak diam? Apa harus ada korban dulu baru kita bersikap?” katanya.
Politisi Partai Golkar tersebut meminta Pemkab Bangka Selatan hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan rasa aman.
Ia mengingatkan agar persoalan yang terjadi di Desa Bedengung tidak dibiarkan berkembang menjadi konflik terbuka.
“Jangan sampai konflik ini berlarut-larut dan memicu konflik di tengah masyarakat. Jangan sampai sudah ada korban baru kita sibuk semuanya,” ujarnya.
Selain persoalan tata kelola pemerintahan desa, Rina juga menyinggung informasi mengenai dugaan pelecehan seksual yang dikaitkan dengan Kepala Desa Bedengung.
