PANGKALPINANG LBC – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Komisi III, Imelda SAP dan Imam Wahyudi, menggelar reses masa sidang III Tahun Sidang II 2026 di Balai Desa Karya Makmur, Sabtu (12/9/2026).
Kegiatan reses ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi langsung kepada wakil rakyat.
Imelda dari Fraksi Golkar mengatakan, kedatangan mereka ke desa untuk mendengar langsung suara masyarakat.
“Kehadiran kami di Balai Desa Karya Makmur ini untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari warga. Karena kami dipilih menjadi pelayan masyarakat, kami akan mendengarkan keluh kesah dan akan kami perjuangkan,” ujar Imelda.
Hal senada disampaikan Imam Wahyudi dari Fraksi PDIP. Ia menegaskan setiap aspirasi yang didapat di lapangan akan dibawa ke rapat paripurna DPRD.
“Setiap kami ke lapangan akan kami paripurnakan. Aspirasi pasti akan disetujui tapi bertahan. Visi misi kami hari ini adalah membawa, menyerap aspirasi dan memperjuangkan untuk masyarakat Desa Karya Makmur,” kata Imam.
Aspirasi Warga: Lahan dan Bantuan Sosial
Dalam pertemuan tersebut, warga Desa Karya Makmur menyampaikan sejumlah persoalan.
Isu utama yang mengemuka terkait ketersediaan lahan. Warga mengeluhkan belum adanya lahan untuk kantor desa, masjid, tempat pemakaman umum, serta lahan untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.
Terkait hal itu, Imelda meminta pemerintah desa dan kecamatan segera bersurat ke PT TIMAH.
“Kami berharap untuk pemerintah desa dan kecamatan untuk segera menyurati PT TIMAH, agar PT TIMAH dapat membantu mengeluarkan aset-aset mereka supaya dihibahkan kepada Desa Karya Makmur. Kalau tidak dihibahkan, Desa Karya Makmur tidak bisa membangun. Kita berharap kepada petinggi PT TIMAH bisa mengeluarkan aset-aset yang mereka miliki kepada Desa Karya Makmur,” tegasnya.
Imelda juga meminta perangkat desa segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan untuk pengajuan hibah aset ke pusat.
Selain persoalan lahan, warga juga menyoroti masalah data desil yang menyebabkan bantuan beras tidak tersalurkan. Warga juga mengeluh harga bahan pokok di toko-toko dijual di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET, seperti beras SPHP dan Minyakita.
Masalah kelangkaan dan mahalnya harga gas melon 3 kg juga disorot. Di lapangan, harga gas melon mencapai Rp250.000 per tabung.
Imelda mendorong DPRD untuk mengawasi distribusi bahan pokok agar sesuai aturan.
*Soal Harga Mahal, Imelda Sorot Pelabuhan dan Industri*
Menurut Imelda, salah satu penyebab harga minyak di Bangka mahal adalah belum adanya pabrik refinery di Pulau Bangka. Selama ini yang ada hanya pabrik CPO.
“Kami berharap ada investor yang mau membangun pabrik refinery di Pulau Bangka, tidak hanya pabrik CPO,” harapnya.
Ia juga menyoroti kondisi Pelabuhan Pangkalbalam yang mengalami pendangkalan. Akibatnya kapal besar tidak bisa bersandar ke dermaga. Kondisi ini dinilai turut memicu tingginya harga bahan makanan pokok di Bangka Belitung.
Seluruh aspirasi yang terjaring dalam reses ini akan dihimpun dan diperjuangkan oleh Komisi III DPRD Babel dalam rapat-rapat selanjutnya.
