SUNGAILIAT LBC – Anggota DPRD Kabupaten Bangka Komisi I dari Fraksi PPP, Denny Hasbi, S.E., menyoroti persoalan ketimpangan data kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur dasar saat menggelar kegiatan reses di kediamannya, Minggu (16/8/2026).
Dalam pertemuan dengan warga tersebut, Denny Hasbi menyinggung masalah klasifikasi desil yang menurutnya masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Ada beberapa warga yang seharusnya masuk desil 1 sampai 4, atau 1 sampai 5. Artinya penghasilannya di bawah Rp1.300.000 sampai Rp1.500.000. Dengan kondisi seperti itu mereka kesulitan untuk pendidikan anak, untuk memuliakan anaknya juga tidak mampu,” ujar Denny.
Ia menilai data yang digunakan saat ini masih data lama, bisa jadi diambil dari data pemilu. Padahal kondisi ekonomi masyarakat di Bangka sudah banyak berubah.
“Sekarang banyak orang miskin baru, orang kaya baru. Tadinya penghasilan dari timah besar, punya rumah bagus, motor ada. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, sudah dijual semua. Nah ini yang harus kita perbarui,” jelasnya.
Denny menyatakan akan berkoordinasi dengan RT, lingkungan, dan kelurahan untuk mengusulkan perubahan status desil warga melalui aplikasi SIKS-NG dan dinas terkait. Tujuannya agar bantuan sosial dan program pendidikan tepat sasaran.
*Fokus Infrastruktur dan Fungsi Pengawasan*
Selain masalah sosial, Denny juga menyinggung kondisi anggaran daerah. Menurutnya tahun 2024-2025 merupakan masa sulit, dan 2026 masih dalam masa peralihan.
Ia berharap dana bagi hasil bisa lebih dimanfaatkan untuk infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, seperti sekolah, jalan kabupaten, dan jalan lingkungan.
“Terus terang saya tidak enak kalau ketemu masyarakat hanya janji-janji saja. Saya sudah mengusulkan, tapi realisasinya belum ada. Kami tidak mungkin membangun jalan sendiri. Tapi sebagai fungsi pengawasan, kami akan terus memberikan masukan kepada Pemkab Bangka,” katanya.
Denny menekankan agar Sungailiat sebagai ibu kota Kabupaten Bangka tidak lagi memiliki jalan yang rusak. “Jangan sampai masih ada jalan yang kondisinya tidak layak. Ini jadi perhatian kami,” tegasnya.
Reses ini menjadi wadah bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi warga sebelum dibahas lebih lanjut dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang untuk perencanaan anggaran tahun 2027.
