PANGKALPINANG LBC – Kedatangan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia (RI), Andi Widjajanto tentu disambut baik oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Ridwan Djamaluddin. Pasalnya, Andi datang untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang Tahun 2023 dengan tema “Mengembalikan Komoditas Timah sebagai Mineral Strategis dalam Rangka Mengamankan Penguasaan Aset Mineral”. Lalu, dilanjutkan dengan peninjauan smelter PT Venus Inti Perkasa (VIP), yang berada di Ketapang, Pangkalpinang, pada Jum’at (17/3/23).
Dikatakan oleh Pj Gubernur Ridwan, ia mengajak Gubernur Lemhanas ke smelter ini untuk menunjukkan kepadanya, salah satu bentuk upaya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel dalam mengolah bijih timah.
“Kita mau kasih lihat bahwa adanya smelter ini adalah salah satu upaya kita mengolah dari bijih timah menjadi balok timah. Kita kasih lihat proses-prosesnya, termasuk bagaimana kita mencetaknya, mengirimnya, inilah yang diekspor, biar jelas,” ujar Pj Gubernur.
Kemudian, menurut orang nomor satu di Kep. Babel itu, kunjungan dari Gubernur Lemhanas RI ini merupakan suatu hal yang baik, terutama untuk kemajuan Kep. Babel.
“Kunjungan oleh Gubernur Lemhanas merupakan kunjungan yang baik karena Pak Gubernur ingin meningkatkan nilai manfaat dari Timah yang ada, termasuk untuk generasi yang akan datang. Ketika disebut mineral strategis, itu pemanfaatannya menjadi strategis,” katanya.
Hal tersebut dibenarkan oleh Andi Widjajanto,
yang mana memang kedatangannya bersama tim ke tanah yang kaya akan Timah ini, untuk membahas tentang banyak hal terkait timah, terutama tata kelolanya.
“Yang kita bahas tadi di FGD adalah bagaimana kita menjadikan timah sebagai komoditas strategis sehingga kita bisa menargetkan Indonesia menjadi pemain besar timah di dunia. Untuk itu PR-nya adalah mengatur kembali tata kelola penambangan timah dari hulu ke hilir,” ujar Andi.
Untuk itu, Pj Gubernur Ridwan menaruh harapan, dengan adanya diskusi pada hari ini, dapat melahirkan kesepakatan yang membuat tata kelola timah di Kep. Babel menjadi lebih tertata.
